GPS Handheld – Dalam dunia bisnis entah itu perkebunan, tambang, atau pembangunan pabrik yang namanya batas tanah itu sangat sensitif. Salah geser sedikit saja, urusannya bisa panjang, bisa digugat tetangga sebelah, berurusan dengan polisi, atau rugi miliaran rupiah karena tanah kita ternyata diambil orang lain.
Anehnya, masih banyak pelaku usaha yang mau gampangnya saja. Demi hemat biaya, mereka menyuruh stafnya mengukur batas lahan perusahaan cuma pakai GPS Handheld (GPS genggam yang mirip HT) atau bahkan cuma pakai aplikasi GPS di HP.
Hasilnya? Memang jadi sebuah peta yang kelihatan keren di komputer. Tapi di mata hukum dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), peta itu statusnya “abal-abal” alias gak sah!
Kenapa bisa begitu?, mari kita bedah alasannya.
1. Tingkat Akurasi yang tidak akurat (Hukum Probabilitas Geometris)
Alasan pertama adalah masalah ketepatan. GPS genggam atau GPS HP itu aslinya dibuat untuk navigasi umum. Contohnya untuk naik gunung, offroad, atau sekadar penunjuk arah biar gak nyasar.
- GPS Genggam: Akurasinya cuma sekitar 3 sampai 15 meter. Artinya, titik yang muncul di layar bisa meleset sejauh belasan meter dari posisi aslinya di lapangan.
- Standar BPN: Untuk urusan legalitas sertifikat (seperti HGU atau HGB), BPN minta akurasi yang super pas, yaitu sampai hitungan sentimeter.
Bayangkan ruginya, Kalau perusahaan Anda punya batas tanah sepanjang 2 kilometer, lalu aplikasinya meleset 5 meter saja, maka luas tanah yang salah hitung bisa mencapai 10.000 meter persegi (1 Hektar)
2. Melanggar Aturan Hukum Pemerintah
Mengukur tanah untuk sertifikat itu gak boleh asal-asalan. Pemerintah lewat Kementerian ATR/BPN sudah bikin aturan yang ketat.
Peta tanah baru dianggap sah kalau:
- Diukur menggunakan alat khusus bernama GPS Geodetik (alatnya besar, pakai tiang, dan biasanya harus ditaruh diam beberapa lama untuk menangkap sinyal satelit secara presisi).
- Diukur oleh Surveyor Resmi yang punya lisensi atau petugas asli dari BPN.
Jadi, kalau perusahaan bikin peta sendiri pakai GPS genggam, petugas BPN pasti akan langsung menolak peta tersebut saat pengajuan sertifikat.
Survey yang dilakukan tim PT MMI menggunakan GPS Geodetik
3. Risiko Hukum: Dari Sengketa hingga Pidana
Memakai peta hasil GPS genggam untuk dasar bisnis itu sama saja dengan menyimpan bom waktu. Tinggal tunggu waktu saja sampai masalah ini meledak, seperti:
- Tumpang Tindih Lahan (Overlap): Batas tanah perusahaan Anda bisa jadi menabrak lahan warga, masuk ke hutan lindung, atau masuk ke area perusahaan lain.
- Sertifikat Bisa Dibatalkan: Kalau suatu hari BPN mengukur ulang pakai alat resmi dan ketahuan datanya beda jauh, sertifikat tanah perusahaan bisa dicabut.
- Kasus Hukum: Perusahaan bisa dituduh menyerobot tanah orang lain, digugat ke pengadilan, bahkan bisa masuk ranah pidana.
Kesimpulan
GPS genggam atau GPS HP itu sebenarnya boleh-boleh saja dipakai, tapi cuma untuk survey awal atau sekadar bintik perkiraan. Gak boleh sama sekali dipakai untuk peta final penentu batas tanah.
Bagi perusahaan, bayar surveyor profesional dengan alat GPS Geodetik memang terasa lebih mahal di awal. Tapi, itu adalah asuransi keamanan aset perusahaan. Dengan peta yang akurat dan sah, perusahaan bisa berbisnis dengan tenang tanpa takut digugat di masa depan.
